TERNATE.Opsinews – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melantik Pengurus Careteker Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Provinsi Maluku Utara, Senin (30/11).
Kepengurusan GMNI Malut dengan masa jabatan satu tahun ini, di nahkodai Nimrod Lasa sebagai Ketua DPD dan Asri Tidore sebagai Sekretaris DPD.
Pelantikan yang mengusung tema “Internalisasi dan Mempertegas posisi GMNI di Provinsi Maluku Utara Dalam Menyongsong Perkembangan Zaman”, kegiatan yang ikutsertakan dengan silaturahmi Ketua umum DPP GMNI, dipusatkan di Ballroom Sahid Bella Ternate ini, dan dihadiri Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, Staf Khusus Gubernur Malut, Perwakilan Polda Malut, Kejati Malut, Danrem, serta OKP Cipayung se Maluku Utara.
Ketua DPP GMNI Dan Ketua DPD GMNI Maluku Utara Serta Jajaran Melakukan Foto Bersama.
Ketua Umum DPP GMNI Arjun Putra dalam sambutannya menyampaikan, sebagai organisasi mahasiswa di pengurusan ini harus lebih memfokuskan pada upaya kaderisasi di tingkat kampus. Kaderisasi ini, kata dia, untuk memperbanyak cabang di Maluku Utara, dimana daerah yang belum ada GMNI harus ada.
“Kaderisasi menjadi penting karena sebagai DPD yang baru dibentuk harus menguatkan basis GMNI dari tingkat cabang yang sudah lama terbentuk. Di Tidore, serta beberapa daerahh lain di Malut harus ada basis GMNI,” ucapnya.
Dirinya juga mengharapkan, ada upaya dari DPD GMNI untuk membuat semacam materi muatan lokal agar bisa dipakai sebagai materi pengkaderan.
“Saya sudah usulkan ke Ketua DPD untuk materi muatan lokal ini adalah jalur rempah. Karena, jalur rempah ini sangat relevan sampai hari ini di Maluku Utara,”harapnya.
Hal senada juga di sampaikanlah oleh Ketua DPD GMNI Maluku Utara Nimrod Lasa dalam sambutannya menyebutkan, dimasa kepengurusannya DPD GMNI Malut akan memfokuskan program prioritas pada bagaimana melakukan pengkaderan sebagai usaha memperbesar basis GMNI di Maluku Utara.
“Kita juga akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda I) pertama DPD Malut,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya akan secara ketat mengawal segala kebijakan dari Pemerintah Provinsi Malut, terkait menyangkut kepentingan masyarakat Maluku Utara.
“Ada banyak kebijakan pemerintah yang harus dikawal, khususnya kebijakan turunan yang menyangkut dengan UU Ciptakan Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu,” terangnya. (tj0)
