TERNATE, Opsinews.com – Kordinator Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara (Malut), menyatakan dukungannya kepada DPRD Provinsi Malut.
Sebab, DPRD Malut telah mempertanyakan izin lokasi perairan oleh PT. Trimegah Bangun Persada (TBP) yang berada di Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Koordinator KATAM Malut Muhlis Ibrahim melalui siaran pers mengatakan, sudah tepat jika DPRD mempersoalkan izin lokasi perairan yang dikeluarkan Gubernur Malut.
“Artinya, Surat Keputusan bernomor 503/01/DPMPTSP/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019, dalam kajian KATAM harus dicabut kembali,” tukas Muhlis, Senin (15/2).
Bagi Muhlis, saat mengeluarkan izin lokasi perairan tersebut, Pemprov Malut seperti telah memberikan satu bentuk legitimasi kerusakan lingkungan laut karena ikut mendukung aktivitas penempatan residu di laut dalam (deep see tailing placement).
Selain itu, dasar kajian Pemprov dalam mengeluarkan izin lokasi perairan juga wajib dipertanyakan. Karena bagi Muhlis, ada empat aspek penting yang harus benar-benar dikaji secara serius oleh Pemprov Malut, sebelum mengeluarkan izin lokasi perairan.
Empat aspek itu, lanjut Muhlis, adalah kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, aspek masyarakat nelayan tradisional, aspek kepentingan nasional, dan aspek hak lintas damai bagi kapal asing. Empat aspek tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Perikanan Nomor 24, pasal 10 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
“Untuk itu, kami mengajak seluruh warga masyarakat agar mendukung langkah DPRD Provinsi Maluku Utara, dalam menggugat izin lokasi perairan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” tukas Muhlis. (red)
