JAILOLO, Opsinews.com – Mahdin Husen, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, melakukan penekanan kepada Pemerintah Daerah, Halmahera Barat agar secepatnya membentuk tim investigasi data belanja pegawai di Halbar.
Menurut Mahdin, hal itu dilakukan dengan tujuan agar dapat membenahi keuangan daerah Halbar itu sendiri.
“Langka Ini harus dilakukan, karena tujuannya agar bagaimnaa kita dapat membenahi keuangan Daerah,”kata Mahdin kepada media ini diruang kerjanya, di Kantor DPRD Halbar, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Selasa (15/6).
Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan, saat ini Pemda Halbar fokus untuk menghemat keuangan darah, melalui perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) diruang lingkup Pemda Halbar.
“Jadi, Saat ini Pemda Halbar lakukan perampingan OPD, semuanya sudah masuk dalam pembahasan di DPRD. Untuk perampingan OPD itu, tujuannya hanya satu, yakni Pemda Halbar ingin adanya penghematan keuangan daerah,” jelasnya.
Lanjut Mahdin, dengan adanya perampingan OPD ini, dirinya menyarankan ke Pemda Halbar agar bersama DPRD untuk bentuk tim gabungan dalam rangka mengkaji data belanja pegawai di Halbar.
“Ini adalah salah satu dampak positif, untuk semangat ‘Diahi’ keuangan daerah, karena data belanja pegawai di Halbar oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD), Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) itu datanya berbeda. Jadi, Ini perlu ada kajian terlebih dahulu sebelum kita melakukan perampingan,” pintanya.
Mahdin yang juga Anggota DPRD Halbar tiga periode ini menambahkan, selaku anggota sangat meragukan dengan adanya perbedaan data belanja pegawai yang sumber dari BKD, Inspektorat dan Keuangan.
“Kami masih ragu dengan perbedaan data belanja pegawai yang ada, kami tawarkan agar Pemda Halbar secepatnya melakukan investigasi persoalan ini,” tandasnya.
Penulis : Red
Editor : Nano
