MABA, Opsinews.com – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Haltim, serta perwakilan 16 Desa Lingkar Tambang dan PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk, melakukan pertemuan untuk membahas Progres Project Feni Haltim PT. Antam yang bertempat di ruang Aula kantor bupati Haltim, Kamis (17/6).
Melalui pertemuan serta dialog tersebut, Bupati Haltim Ubaid Yakub, mengatakan hal yang paling penting disampaikan pada PT. Antam adalah berkaitan dengan pengoperasian smelter. Untuk itu kami meminta pihak perusahan agar serius menangani masalah pengoprasian Smelter, terutama berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Haltim.
“Kami meminta dan menjadi cacatan penting agar soal pembangunan smelter. Kami mohon ada keseriusan, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama itu harus ada sesuatu yang nampak di mata kami,” pinta Bupati
Sementara itu, Wakil Bupati Haltim Anjas Taher meminta pihak PT. Antam agar berkordinasi dengan Pemda Haltim atau koordinasi langsung dengan bupati, karna menurutnya hingga saat ini, PT. Antam tidak pernah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Haltim semenjak dilantik, dan baru satu kali melakukan rapat atau dialog seperti ini.
“Pemda meminta pada PT. Antam, apabila ada kendala-kendala teknis dilapangan harus berkordinir dengan Pemda Haltim. Sehingga kendala yang dialami bisa dicari solusinya,” kata Anjas.
Anjas juga menambahkan, yang menjadi kendala dan sorotan saat ini di PT. Antam adalah power plant (Pembagkit Listrik) yang selama ini tidak bisa ditangani oleh PT. Antam, sehingga bisa dikatakan sebagai proyek mangkrak dari PT. Antam yang tidak bisa mengoperasikan Smelter dengan alasan ketidak tersedianya power plant.
Karna menurutnya, lanjut Anjas, PT. Antam berdiri itu semenjak tahun 2011, melalui peletakan batu pertama. Kenapa hingga saat ini tidak ada perkembangan, seakan akan tidak ada perhatian serius dari PT. Antam yang tidak bisa memproduksi hasilnya sendiri, sehingga semua hasil harus dikelolah diuar Haltim.
“Berbanding terbalik dengan PT. Iwip yang berdirinya tahun 2018 tapi perkembanganya sangat luar bisa mulai dari power plant maupun membangun beberapa Smelter. Ini harus menjadi contoh dari PT. Antam,” ujarnya.
Maka dari itu dirinya meminta keseriusan dari PT. Antam untuk mempercepat pembangunan power plant, kemudian ada hal-hal yang menjadi kendala dilapangan harus disampaikan. “Kemudian juga desa-desa yang berada di Daerah lingkar tambang, apabila ada kendala teknis secepatnya disampaikan ke Pemda karena kawasan lingkar tambang belum diakui oleh Pememerintah,” tandasnya.
Selain itu tokoh adat Sangaji Maba dalam kesempatan tersebut meminta Kepada pimpinan PT. Antam Pusat agar lebih jelas mempertegas proyek Pembangunan power plant, agar Smelter sudah bisa dapat berproduksi.
Namun, lanjut Tokoh adat, pihak PT. Antam hanyalah janji manis pada masyarakat lingkar tambang untuk pembangunan power plant, karena sudah dilakukan pertemuan berulang ulang namun tidak ada realisasinya. Karena yang kita ketahui pengalokasian anggaran sebesar Rp 3,6 Triliun untuk pembangunan PT. Antam itu sudah selesai termasuk pembangunan Smelter dan power plant.
“Maka dari itu Pembangunan power plant perusahaan jangan lagi ditunda-tunda, soalnya setiap tahun itu ada 7 juta ton produksi ke Pamala. Untuk itu kami meminta pembangunan power plant harus dibangun pada tahun ini juga,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut Direktur eksekutif Base Metal Feni Haltim PT. Antam Tbk, Samuel Tutang mengatakan bahwa, kami tetap berkomitmen, sama halnya dengan pemerintah atau 16 desa kawasan lingkar tambang yang berkeinginan sama membangun Smelter dan Power Plant. Namun anggaran yang dikucurkan oleh BUMN pada PT. Antam lebih dari Rp 3 Triliun itu khusus untuk pembangunan Smelter. Kalau untuk pembangunan Power Plant atau tenaga listrik itu pengadaan uang dari PT. Antam Sendiri.
Samuel bilang, dalam pembangunan Power Plant PT. Antam mendapat hambatan, dimana kontraktornya itu tidak menyelesaikan pembangunan PLTD. Karena kontraktor PLTD tersebut juga mendapat masalah keuangan juga. Padahal disisi lain pembangunan Smelternya sudah pada tahapan 98 persen.
Untuk pembuatan Power Plant, lanjut Samuel, harus dilakukan pelelangan tender mulai pada bulan maret 2021. Namun penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, sehingga harus dibuka pelelangan sekali lagi, karena harus sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dan BUMN. “Apabila pelelangan kurang dari tiga peserta maka harus diulang kembali,” tandasnya.
“Untuk itu penyelesaian pembangunan Power Plant itu akan tersedia pada akhir tahun 2022, artinya PT. Antam akan tetap berkomitmen, dan listrik akan tersedia pada tahun 2022 sehingga pabrik bisa beroprasi,” Janjinya.
Penulis : Ris
Editor : Nano
