JAILOLO, Opsinews.com – Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, Djufri Muhamad, secara resmi membuka Rapat Kordinasi (Rakor) Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Halbar. Pembukaan TPP itu dilaksanakan di Aula Kantor Camat Jailolo, Desa Acango, Senin (21/6)
Kegiatan TPP itu mengangkat tema “Konsolidasi, evaluasi dan peningkatan kapasitas pendamping dalam menjawab tantangan stategis perencanaan desa berbasis SDGs Desa tahun 2022”.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Halbar Djufri Muhamad, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Bobby Djumaty, Ketua Komisi I DPRD Halbar Joko Ahadi dan Kepala DPM-PD Halbar Asnat Sowo.
Wakil Bupati Djufri Muhamad, dalam sambutannya mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan ini memiliki tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang dimaksud adalah tercapainya konsulidasi untuk pengendalian, membangun teamwork sehingga proses pendampingan bisa berjalan dengan baik.
Adanya kesepakatan terhadap agenda prioritas dan rencana kerja di kecamatan dan desa. Adanya update data tenaga pendamping, data dana desa dan identifikasi permasalahan terkait pendampingan di lapangan.
Ada juga pembahasan dan diskusi bersama menyangkut strategi penguatan kapasitas pendamping, mekanisme kerja dan pelaporan. Dari tujuan tersebut, akan melahirkan output yang maksimal yakni agenda kerja prioritas kecamatan dan desa, mekanisme kerja dan format pelaporan, data tenaga pendamping, data dana desa yang telah diupdate, hasil identifikasi permasalahan pendamping, serta rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dan rekomendasi.
“Jadi ada beberapa program yang berkaitan dengan solusi penyelesaian, seperti program Halbar berdering dan digital desa yang harus di dorong,” ungkapnya.
Djufri bilang, mungkin kita lihat sekarang, bagaimana sulitnya kepala desa dan sekretaris desa, sehingga kita harus menyesuaikan dengan teknologi karena sekarang ini jaman sudah berubah.
Selain itu, kata Djufri, bahwa Pemkab Halbar berkeinganan agar seluruh desa harus mempunyai website desa, sehingga Bupati dan Wakil bupati ingin mengetahui informasi dari desa tinggal klik website desa tersebut.
“Ini sebenarnya sangat konek dengan tugas pendamping desa maupun kabupaten, sehingga harapan kami agar desa harus mempunyai website tersendiri,” tutupnya.
Penulis : Amri
Editor : Nano
