Opsinews – DPRD Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023, Senin (1/4/2024).
Bupati James Uang dalam pidato pertanggungjawabannya menyampaikan, secara umum komponen anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:
Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan daerah beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan umum, serta pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.
Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan yakni DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain–lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2022 dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 penerimaan dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp 916.164.790.629,00 terealisasi sebesar Rp 877.013.289.739,37 atau 95,73 persen.
Upaya yang terus dilakukan dalam mendorong peningkatan PAD ini adalah upaya optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset serta optimalisasi pemungutan piutang PAD, kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, serta menggali potensi–potensi pendapatan asli daerah.
Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana insentif daerah dan dana desa.
Penerimaan dari dana perimbangan pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 655.066.606.629,00 dan terealisasi sebesar Rp 678.349.802.147,00 atau 103,55 persen.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendapatan hibah. pos penerimaan dari pendapatan pendapatan hibah merupakan pos pendapatan yang diterima dari pemerintah. Pendapatan hibah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 26.263.780.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 20.594.898.468,00 atau 78,42 persen.
Mengacu pada kebijakan belanja daerah tersebut maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berbentuk kuantitatif.
Target dan Realisasi Belanja
Belanja daerah pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp 1.133.664.790.629,00 dan dapat direalisasikan Rp 1.045.102.891.434,00 atau mencapai 92,19 persen.
Belanja barang dan jasa Rp 249.600.975.152,00 penyerapan 98,48 persen atau terealisasi Rp 245.780.046.490,00. belanja hibah target Rp 9.925.445.234,00 terealisasi Rp 8.304.143.100,00 atau 83,67 persen dan belanja bantuan sosial Rp 5.267.603.073,00 penyerapan Rp 4.005.510.000,00 atau 76,04 persen.
Belanja modal Rp 348.886.913.123,00, penyerapan Rp 267.5544.636.628,00 atau 76,69 persen.
“Terkait pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 telah dilakukan audit pendahuluan dan saat ini oleh Badan Pemeriksa Keuangan masih dalam proses audit lanjutan,” tutur James.
Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, dengan mengacu pada indikator kinerja makro, merupakan ukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih. Sedangkan indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang dimanifestasikan dari visi dan misi bupati/wakil bupati terpilih dan didukung oleh seluruh perangkat daerah.
Beriktu upaya pencapaian indikator kinerja tersebut yang telah dijalankan dan dicapai pada tahun 2022:
Kabupaten Halmahera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25 persen pada tahun 2022. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1,44 persen
Pendapatan per kapita juga mengalami kenaikan di tahun 2022 sebesar Rp 18,41 juta per kapita per tahun dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp 17,48 juta per kapita
Untuk kemajuan ekonomi dapat dilihat dari nilai produk domestik regional bruto (PDRB) dengan kontribusi dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2022 mencapai 39,93 persen, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,11 persen. Gabungan kedua lapangan usaha mengambil share sebesar 40,04 persen. ekonomi Kabupaten Halmahera Barat sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada lapangan usaha primer, kontribusi pada lapangan usaha industri pengolahan baru mencapai 4,08 persen
Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan dari 65,56 persen menjadi 66,20 persen dengan demikian IPM Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022 berada pada kategori sedang (60=ipm<70)
Garis kemiskinan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 379,108 per kapita/bulan atau tumbuh sebesar 5,69 persen dari tahun 2021 yang sebesar Rp 358.707 per kapita/bulan, tetapi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Maluku Utara, garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Barat selalu lebih rendah.
Indeks Gini menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk yaitu bernilai 0,246. Secara garis besar Indeks Gini Kabupaten Halmahera Barat masih berada pada rentang ketimpangan rendah (<0,4)
Indeks Pembangunan Gender meningkat dari 88,48 di tahun 2021 menjadi 88,89 di tahun 2022 Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari tahun 2021 meningkat 60,86 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 44,46 persen. Opini BPK atas LKPJ masih tetap bertahan WTP selama 4 tahun berturut-turut.
“Berbagai inovasi juga terus dilakukan pemerintah dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Inovasi ini dikembangkan untuk kemajuan teknologi dan digitalisasi pelayanan yang bermanfaat untuk kemajuan daerah. Pada tahun 2022 Kabupaten Halmahera Barat memperoleh skor indeks 38,83 poin dengan kategori inovatif,” jabar James.
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan mendapat pelimpahan dari pemerintah pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara berupa program Jamkesda sebanyak 15.189 jiwa dengan total anggaran Rp 1.033.000.800, realisasi 100%.
Urusan Pemerintah Bidang Sosial
Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Halmahera Barat mendapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat berupa beberapa PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar Rp 25,413.750.000 yang tersebar di 9 kecamatan. PBI (penerima bantuan iuran) JKN sebesar 51.216 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan dengan status aktif, realisasi 100 %.
Bantuan sembako/BPNT (bantuan pangan non tunai) dengan jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) sebesar 9.1188 jiwa tersebar di 9 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp 11.241.450.000, realisasi 100 %. BLT (bantuan langsung tunai) BBM dengan jumlah KPM sebanyak 11.556 tersebar di 9 kecamatan dengan total anggaran sebesar Rp 19.812.800.000, realisasi 100 %.
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menerima dana desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 123.967.28.000 yang tersebar di 169 desa pada 9 kecamatan, realisasi 100 %.
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendapat pelimpahan dari Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara antara lain prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp 852.600.000, realisasi 100 %. Bantuan berupa pengembangan padi inbrida 250 ha, unit pengolahan hasil (UPH) jagung 1 unit, pengembangan kampung cabai 10 ha, pengembangan kampung durian 20 ha, UPH kelapa 2 unit, bantuan bibit kelapa 100 ha dan bantuan bibit pala sebanyak 30.000 anakan, realisasi semuanya 100 %. Masalah yang teerjadi kurangnya koordinasi dari pihak provinsi sehingga terkadang pelaksanaan kegiatan sudah akan dimulai baru diinformasikan atau dikomunikasikan. Solusi mengatasinya, melakukan komunikasi yang lebih intensif baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal.
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh bantuan berupa PIP (Program Indonesia Pintar) sebanyak 6.258 siswa SD dengan anggaran Rp 2.585.700.000, realisasi 100 %. Siswa SMP sebanyak 2.910 siswa dengan anggaran Rp 1.851.125.000, realisasi 100 %. Program TIK (teknologi informasi komunikasi) untuk SD tersebar 5 SD dengan total anggaran Rp 447.950.000, realisasi 100%.
Selain itu, tugas perbantuan yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat melalui DPMPD menyalurkan alokasi dana desa (ADD) kepada pemerintah desa tahun 2022 ke 179 desa yang tersebar di 9 kecamatan sebesar Rp 50.983.000.000. realisasi Rp 50.922.753.949 atau 99,88%.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, capaian indikator kinerja daerah dan hasil–hasil dari pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas Pemda halmahera Barat bersama DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.
“Yang tentunya telah banyak keberhasilan yang kita capai dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya pengakuan penghargaan berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Halmahera Barat,” ujarnya.
“Walaupun kita harus akui juga di banyak hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi dengan slogan Diahi Halmahera Barat,” pungkas James.**
