OpsiNews – Bertema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integritas Dalam Mewujudkan Penanggulangan Bencana Yang Inovatif, Adaptif dan Penguatan Resiliensi Yang Berkelanjutan”. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku Utara, menggelar Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana se-Provinsi Malut.
Kegiatan yang dipusatkan di Halmahera Barat ini, dihadiri oleh Bupati Halbar, OPD ruang lingkup Pemda Halbar, Kalak BPBD Provinsi Maluku Utara dan jajarannya serta BPBD Kabupaten/Kota se-Malut.
Kepala BPBD Provinsi Malut, Fehby Alting dalam sambutannya mengatakan, dalam mewujudkan visi Indonesia tangguh bencana (Resiliensi) untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2045 dan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dan sisi kerentanan, besarannya dampak bencana serta peluang terjadinya di waktu mendatang.
Untuk itu, sambung Fehby, diperlukan suatu pemahaman dan perencanaan yang komprehensif, sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah, berkala dan menyeluruh.
Menurut Fehby, dilihat dari aspek geologis dan geografis, Provinsi Malut memiliki ciri wilayah yang kaya akan potensi sumberdaya alam sekaligus rentan terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam.
Kalag BPBD Provinsi Maluku Utara foto bersama di Rakorda Penanggulangan Bencana (foto: OpsiNews).
“Sesuai dengan data di bnpb.go.id, kejadian bencana di Indonesia dar Januari-Mei 2023 hampir 90% bencana Hidrometeorologi sedangkan 10% adalah bencana geologi. Untuk Maluku Utara khususnya bencana hidrometeorologi 80,85%,” Kata Fehby saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan Rakorda di ruang aula lantai satu Kantor Bupati. Rabu, (17/07/2024).
Dikatakan, jenis bencana ini erat hubungannya dengan curah hujan tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem sebagai konsekuensi dari perubahan iklim.
“Seperti yang disampaikan Wakil Presiden RI pada acara pembukaan Rakornas PB 2024 bahwa kondisi geografis dan geologi, Indonesia merupakan negara dengan potensi rawan bencana. Terdapat 5400 kejadian bencana sepanjang tahun 2023 banyaknya jumlah Kabupaten/Kota dengan indeks risiko bencana tingkat tinggi,” Ujarnya.
Fehby bilang, peringatan dini dan edukasi masyarakat menjadi penting dan prioritas untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengantisipasi kejadian bencana dalam rangka meminimalisir korban maupun kerugian akibat bencana.
“Pra bencana itu lebih penting, seperti mengedukasi masyarakat dan memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan keselamatan diri saat terjadi bencana,” Jelasnya.
Sementara itu, Bupati Halbar James Uang mengatakan bahwa atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengucapkan terima kasih
“Terimakasih atas sudah memilihnya Kabupaten Halmahera Barat selaku tuan rumah dalam penyelenggaraan rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana,” katanya.
Ia juga berharap, semoga kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi.
“Dan tak lupa pula saya menyampaikan sebesar besarnya terima kasih buat BPBD Provinsi Maluku Utara atas keterlibatan secara langsung dalam penanganan erupsi gunung api ibu,” tandasnya.(Adv)**
