OpsiNews – Masyarakat Halmahera Barat terus dipaksa hidup dalam penderitaan akibat kelangkaan obat dan buruknya pelayanan rumah sakit. Ironisnya, di saat persoalan ini semakin akut, DPRD justru gagal mengambil langkah tegas.
Panitia Khusus (Pansus) yang seharusnya diparipurnakan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tidak kunjung terlaksana. Padahal, sambung Dasril Hi. Usman secara aturan dan mekanisme, usulan pembentukan pansus telah memenuhi unsur kuorum melalui rekomendasi fraksi.
Namun fakta mengejutkan muncul, terdapat fraksi yang tiba-tiba menarik diri. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar,!ada tekanan apa dan dari siapa?
Dasril kepada media ini Selasa, (07/4/2026) menilai ada indikasi kuat yang menunjukkan adanya intervensi, baik dari dalam lingkungan DPRD sendiri maupun dari pihak luar yang berkepentingan, untuk menggagalkan pembentukan pansus. Jika benar, maka ini bukan lagi sekadar dinamika politik, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik.
Publik berhak dan wajib bertanya kepada wakil-wakilnya di DPRD, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan? Mengapa persoalan rumah sakit yang nyata-nyata menyengsarakan masyarakat justru tidak segera ditindaklanjuti?
Perlu diingat, krisis pelayanan rumah sakit di Halmahera Barat bukan masalah baru. Kelangkaan obat dan buruknya layanan sudah berlangsung bertahun-tahun, dan keluhan masyarakat terus berulang tanpa penyelesaian yang berarti.
Jika DPRD tetap abai dan pansus terus dihambat, maka wajar jika publik menilai ada kepentingan yang sengaja dilindungi di balik penderitaan rakyat.**
