OpsiNews – Bertempat di ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, Selasa (07/4/2026). Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menyampaikan gambaran kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ketiga masa persidangan ke I. Dalam Paripurna itu, Pemerintah Halbar menekankan komitmen pelayanan publik meski dihadapkan pada tantangan fiskal yang tidak ringan.
Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad dalam pidatonya menyampaikan Pada tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 1,05 triliun atau mencapai 87,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,19 triliun. Meskipun secara nominal mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini dinilai sebagai hasil kerja keras kolektif. Namun, data menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Sektor Pendapatan Transfer mendominasi dengan kontribusi sebesar Rp1 triliun (91%), sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi sebesar Rp40,6 miliar atau 62,62%
dari target.
“Fakta ini menunjukkan kontribusi PAD kita masih sekitar 5,4 persen dari total pendapatan. Ini kondisi yang harus kita jawab dengan kerja nyata dan inovasi,” ungkap Djufri pada pidato resmi pemerintah dalam sidang paripurna itu.
Ia juga menambahkan Surplus Anggaran dan Efisiensi Belanja dari sisi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berhasil melakukan pengelolaan yang terukur.
Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,01 triliun (86,20%) dari pagu
Rp1,17 triliun. Belanja tersebut masih didominasi oleh belanja operasi guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik kepada masyarakat.
Politikus Partai Nasdem ini juga menyebutkan, efisiensi ini menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp35,9 miliar. Meski terdapat dinamika pada pembiayaan netto yang tercatat minus Rp30,5 miliar, kas daerah tetap terjaga stabil dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp5,37 miliar.
Selain angka keuangan, Djufri juga memaparkan sejumlah capaian indikator
pembangunan manusia di masa pemerintahan JUJUR. “Jadi, kami berharap, semoga rekomendasi dari DPRD sebagai mitra strategis untuk menajamkan kebijakan yang lebih menyentuh kepada kebutuhan masyarakat,”pungkasnya.**
