OpsiNews – Masalah rumah sakit di Jailolo yang terus berlarut-larut kini bukan lagi sekadar keluhan, melainkan kegagalan nyata pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat. Kelangkaan obat, buruknya pelayanan, hingga manajemen yang semrawut adalah potret krisis yang terjadi di depan mata. dan ironisnya, dibiarkan tanpa tindakan tegas.
Bupati James Uang yang selama ini menggaungkan program “Halbar Sehat” justru tampak kehilangan arah ketika dihadapkan pada realitas di lapangan. Apa yang disampaikan ke publik tidak sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Slogan besar tidak ada artinya ketika rumah sakit sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan justru berada dalam kondisi memprihatinkan.
Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Dasril Hi Usman melalui via handphone ke media ini Kamis, (09/4/2026) mengatakan bahwa, Lebih memprihatinkan lagi, DPRD yang seharusnya menjadi cambuk masyarakat justru diam dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat.
“Fungsi kontrol lemah, bahkan terkesan lumpuh di tengah krisis pelayanan publik yang begitu nyata,” ungkap Dasril.
Dasril bilang, kondisi ini telah menjadi konsumsi publik luas di Maluku Utara. Bukan lagi isu internal, melainkan cerminan buruk tata kelola pemerintahan di Halmahera Barat.
“Ketika persoalan sebesar ini tidak mampu ditangani dengan serius, maka yang dipertaruhkan bukan hanya pelayanan kesehatan, tetapi juga harga diri daerah dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Sudah cukup pembiaran ini, sambung Dasril seharusnya Bupati dan DPRD tidak bisa terus bersembunyi di balik alasan normatif. Rakyat menuntut tindakan nyata. pembenahan total manajemen rumah sakit, ketersediaan obat yang terjamin, serta transparansi penuh atas apa yang sebenarnya terjadi.
“Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka publik sudah harus tegas memprotes bahwa pemerintah daerah telah gagal menjalankan tanggung jawabnya. Dan kegagalan itu tidak bisa lagi ditutupi dengan retorika,” tegasnya.**
