OpsiNews – Sidak yang dilakukan Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara di RSUD Jailolo patut diduga hanya menjadi ajang pencitraan. Narasi yang dibangun justru memberi kesan bahwa fakta di lapangan sedang “dipoles” agar terlihat baik-baik saja.
Pernyataan bupati bahwa kelangkaan obat hanya terjadi “di waktu tertentu” jelas bertolak belakang dengan realitas. Faktanya, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa membeli obat di luar rumah sakit. Ini bukan kejadian insidental, melainkan persoalan yang berlangsung terus-menerus.
Dasril bilang, kedatangan bupati yang didampingi pimpinan DPRD mengindikasikan perlindungan terhadap direktur RSUD.
“Tidak terlihat adanya kritik terbuka maupun langkah korektif yang jelas. Yang muncul justru narasi bahwa pelayanan “sudah bagus”, di tengah keluhan yang masif dari masyarakat,” kata Dasril anggota DPRD Kabupaten Halmahera dari fraksi PAN ini. Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, lebih jauh, ada kesan kuat bahwa Direktur RSUD diperlakukan secara istimewa, seolah-olah tidak tersentuh evaluasi. Padahal dalam situasi genting seperti ini, yang dibutuhkan adalah ketegasan seorang pemimpin, bukan perlindungan.
Disinggung soal anggaran, dasril bilang.
Anggaran rumah sakit sebenarnya cukup besar. Masalahnya bukan pada ketersediaan anggaran, tetapi pada manajemen pengelolaan yang tidak benar.
Sebagai BLUD, sambung Dasril rumah sakit tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Ada pengelolaan keuangan mandiri dari pendapatan layanan, seperti BPJS dan pasien umum, dan pendapatan non operasional. Tercatat tahun 2025 pendapatan BLUD sebesar 22 Milliar. yang seharusnya bisa digunakan untuk operasional dan pengadaan barang dan jasa.
“Semisal belanja obat namun tidak dilakukan. Direktur justru dinilai berkepentingan agar pendapatan BLUD dimaksimalkan untuk keperluan rutin dan belanja lain-lain. Sehingga kelangkaan obat terus terjadi,” tegasnya.
Karena itu, jika disebut rumah sakit tidak memiliki anggaran, pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik.**
