JAILOLO, Opsinews.com – Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, James Uang bersama Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggelar penandatangan Nota Kesepahaman (MoU), terkait program Sekolah Penggerak yang akan di laksanakan di Kabupaten Halmahera Barat, Sabtu (28/8).
Kegiatan yang di laksanakan di ruang rapat Bupati Halbar itu, di hadiri kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Maluku Utara, Laode Safihu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolgi (KemendikbudrisTek), Ridwan Ali, Plh. Kepala Dinas Kominfo Halbar, Sahmi Salim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Pilemon Piuw, Sekretaris Dikbud, Marten Manuty, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Safri Dengo dan sejumlah SKPD dilingkup pemkab Halbar.
Bupati Halmahera Barat, James uang di kesempatan tersebut mengatakan, kami sangat berterimakasih kepada Kementerian pendidikan, kebudayan, riset dan teknologi dan LPMP Provinsi Maluku Utara yang telah memilih Halmahera barat untuk membangun kerjasama dalam menjalankan program sekolah penggerak, ucapnya .
Kata James, hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan kabupaten Halmahera barat yang sudah kami rumuskan melalui Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun kedepan demi mewujudkan kabupaten Halmahera barat yang aman, Cerdas, Adil dan sejahtera, tuturnya
oleh karena itu kepada dinas pendidikan dan semua jajaran SKPD setelah kita menandatangi MOU (Nota Kesepahaman) ini mudah mudahan tidak tertulis diatas kertas saja tetapi ada implementasi yang harus dilaksanakan paling utama oleh dinas pendidikan yang bergerak mulai dari tingkat TK PAUD sampai tingkat SMP untuk dapat menindaklanjuti komitmen program sekolah penggerak ini, ujarnya.
Terutama Bagaimana membimbing kepala sekolah kita agar mereka mempunyai kemampuan menggerakkan guru menjalankan tugasnya dengan benar dan menyusun kerangka pembelajaran efesien dan sistematis agar murid-murid mempunyai integritas sehingga Kualitas mutu pendidikan di Halmahera barat dapat tercapai.
Sementara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi di bidang pendidikan Anak Usia Dini SD dan SMP, Ridwan Ali mengatakan, dalam agenda acara MOU tadi itu yang paling terpenting adalah bagaimana pihak Pemerintah Halmahera barat bisa melaksanakan program sekolah penggerak karena program ini adalah kalaborasi Kemendikbudristek dengan pihak Pemda itu sendiri, ucapnya
Dan hal ini juga nantinya komitmen kita pada penganggaran untuk melaksanakan program sekolah penggerak tersebut”, ujar Ridwan usai dari acara menghadiri MoU tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala LPMP Provinsi Maluku Utara, Laode Safihu M.Pd mengatakan, Setelah melaksanakan nota kesepahaman dengan bupati Halmahera barat maka proses untuk sekolah penggerak tersebut khususnya kepala sekolah mulai tingkat TK Paud sampai SMP yang ada di Halmahera barat sudah harus mengikuti seleksi, karena sekolah penggerak penggerak harus melalui seleksi dan setelah kepala sekolah lulus baru sekolah tersebut ditetapkan sebagai sekolah penggerak.
“Dalam acara penyelenggaraan MOU tadi bupati sudah menandatangani nota kesepahaman tersebut, otomatis kepala sekolah mulai tingkat TK PAUD, SD dan SMP di Halmahera barat ini disaat melakukan pendaftaran mereka itu memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi saat ini yang diselenggarakan BPMBPK (Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayan) Provinsi Maluku Utara,” tuturnya.
Lanjutnya, untuk implementasi sekolah penggerak pada khususnya sekolah PAUD, SD dan SMP di Halmahera barat, jika sekolah SMA kewenangan dinas pendidikan Provinsi, maka dari itu langkah selanjutnya harus ada sosialisasi atau informasi yang dilakukan dinas pendidikan Halmahera barat kepada para kepala sekolah.
“Karena seleksi kepala sekolah penggerak sekarang sudah mulai di buka pendaftarannya, maka segera mereka buka laman SIMPKB atau Sekolah penggerak itu sehingga mengikuti pendaftaran seleksi” tandasnya. (Adv)
Penulis : Amri
Nano : Nano
