JAILOLO, Opsinews.com – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Sofifi, Maluku Utara menggelar workshop Gerakan Keamanan Pangan Desa di Kabupaten Halmahera Barat, bertempat di Aula Bidadari Kantor Bupati. Kamis (3/11).
Kordinator Substansi KIE BPOM di Sofifi, Sjafri Ahmad dalam kegiatan menyampaikan bahwa, Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa.
Selain peningkatan, juga menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa, antara lain melalui pemberdayaan komunitas desa.
“Jadi, nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) yang tujuannya untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dan dapat berjalan dengan baik, untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut,” tutur, Sjafri.
Menurutnya, Monev perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Sehingga, diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman ditahun berikutnya.
“Ada lima poin yang menjadi dasar yaitu Melihat proses maupun kemajuan pelaksanaan program. Mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program, Mengukur capaian target yang telah ditetapkan serta Memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program lanjutan,” katanya.
Sjafri menambahkan, Demi tercapainya efektivitas penyelenggaraan program Desa Pangan Aman sehingga program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan KTE obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM Sofifi.
“Kita bakal melakukan Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman, agar diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian target dan indikator yang telah ditetapkan,” tukasnya.
Sementara, Asisten I Setda Halbar, Julius Marau mengatakan, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
“Saat ini indonesia masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan mengenai mutu dan keamanan pangan, baik berupa pangan segar, pangan olahan maupun pangan siap saji. Untuk itu kita perlu melaksanakan pengawasan Pre-Market dan Post-Market pada makanan yang beredar di masyarakat, karena upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengawasan makanan yang beredar di masyarakat perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat agar mewujudkan konsumen cerdas yang dapat melindungi diri sendiri, keluarga dan komunitas masyarakat dari ancaman produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan,” imbuh, Julius Marau.
Mantan Kepala Inspektorat ini mengaku, pemerintah Halbar turut menilai baik atas kegiatan melaksanakan monitoring dan evaluasi gerakan keamanan pangan desa. Sebab menurutnya program ini sangat membantu masyarakat desa untuk lebih peduli dan mengambil tindakan terhadap keamanan pangan yang beredar di masyarakat desa.
“Saya berharap agar peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti workshop ini sekaligus berkomitmen kuat dalam menghadapi masalah keamanan pangan desa sehingga kedepan akan terciptanya koordinasi lintas sektor antara desa, Pemda dan Pemprov dalam peningkatan keamanan pangan di Halmahera Barat,” tungkasnya.
Sedangkan, turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Asisten I Setda Halbar, Kepala Badan BP3D Halbar, Kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Halbar, Sekretaris Pariwisata dan Pemuda Olahraga, Kepala Dinas PMPD Halbar, Kepala Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, Camat Jailolo serta para perwakilan desa se Halmahera Barat.
Editor : Opsinews.com
