OpsiNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Barat, Maluku Utara, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindagkop dan UKM, Agen dan Pangkalan Minyak Tanah. RDP itu bertujuan untuk membahas terkait minyak tanah di Halmahera Barat.
Ketua Komisi I DPRD Halmahera Barat, Yoram Uang menjelaskan bahwa, RDP itu tujuannya mencari solusi.
“Upaya ini dilakukan agar penyaluran minyak tanah bersubsidi dibagi dengan adil dan merata ke seluruh pelosok Halmahera Barat,” ungkapnya.
Adik dari Bupati James ini menuturkan bahwa, sejumlah Desa di Kecamatan Jailolo, 10 Desa di Kecamatan Loloda dan di Kecamatan Tabaru belum mendapatkan pasokan minyak tanah. Karena itu, Yoram mendesak Disperindagkop agar memberikan jatah minyak tanah di Desa-desa yang belum mendapatkan pasokan minyak tanah.
“Jadi, Dinas teknis diharapkan dalam menangani persoalan tersebut agar segera duduk bersama dengan pihak yang berkepentingan untuk membahas terkait persoalan-persoalan yang ada. Pada intinya, seluruh warga masyarakat berhak mendapatkan kehidupan yang layak,” tandasnya.**
