OpsiNews – Camat merupakan ujung tombak pemerintahan daerah di tingkat kecamatan yang bertugas memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan terlaksana, dan masyarakat terlayani dengan baik, serta menjaga keutuhan wilayah dan ketertiban umum.
Pengawasan camat terhadap Dana Desa berfokus pada pembinaan, fasilitasi,dan monitoring administrasi serta pelaksanaan kegiatan, tugasnya memastikan penggunaan dana sesuai aturan dan tepat sasaran (pencegahan stunting, ketahanan pangan, kesehatan), meminimalkan penyimpangan serta memberikan pembinaan dan rekomendasi korektif kepada desa sesuai regulasi seperti Permen desa PDTT No. 13 Tahun 2023 dan Permenkeu No. 146 Tahun 2023.
Peran penting dalam pengawasan tersebut bukan di jalankan malahan di jadikan konspirasi busuk dengan Kepala desa dalam penggelapan dana desa. Hal tersebut terjadi di desa Tagea Kecamatan Gane Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara.
Sekertaris BPD desa Tagea Makis Dibo Mengatakan Rabu, (24/12/2025) bahwa, paska rapat di kantor desa dan menonaktifkan Kepala desa tagea Yoldan, menyesalkan Camat Gane Timur Tengah Rusli Syam terkesan melindungi kades terkait anggaran desa sebesar 1,2 Milyar lebih di tahun 2024 dan 2025. pasalnya, di tahun 2024 terjadi penyelewengan dari Pagu anggaran Rp. 958.400.000 realisasi Rp. 538.400.000 tidak realisasi Rp. 420.000.000.
“Sementara pagu anggaran 2025 Rp. 874.957.000 realisasi Blt II tahap Rp. 50.000.000 tidak realisasi Rp. 824.957.000. Jadi total anggaran yang tidak realisasi Rp1, 244.957.000.
Sebelumnya, sambung Makis Dibo bahwa di tahun 2025 camat dan kades tagea berjanji di hadapan Kabid Pemdes bakal menyelesaikan anggaran tersebut namun di tahun 2025 terjadi lagi bahkan lebih para, tentunya kami masyarakat menduga adanya keterlibatan camat dalam penggelapan anggaran tersebut.
“Ini tentunya sangat bertentangan dengan Peran dan Fokus Camat dalam Pengawasan Dana Desa. yang seharunya camat Melakukan pengecekan dokumen, laporan realisasi dan meninjau langsung kegiatan fisik di lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan regulasi. Tetapi yang terjadi di desa tagea kaitannya dengan kegiatan fisik yang bersumber dari DD tahun 2025 tidak ada item satupun di kerjakan. Padahal setiap tahun adanya rekomendasi dari Kecamatan dalam hal ini Camat,” imbuhnya.
Sementara itu, Apner Sandiri tokoh masyarakat menyampaikan bahwa, kami masyarakat yang terdiri dari Rt, Kaur, Masyarakat dan BPD berharap pada pemerintah daerah melalui DPMPD agar segera melakukan penempatan kekosongan pemerintah desa tagea yang sudah cukup lama tidak ada kepala desa.
“Selain itu, terkait dengan mengisi kekosongan di desa tagea harus individu yang selain mengetahui atministrasi juga memiliki sosok yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Perlu di ketahui bahwa kami masyarakat tagea sejak menonaktifkan kades yang di tandatangani seluruh rt, kaur, tokoh masyarakat, pemuda, imam, pendeta dan BPD menginginkan sdr. Muhlis Abdul Majid untuk mengisi kekosongan Pemerintahan desa tagea. Karena surat resmi yang tertuang dalam berita acara sudah di serahkan pada pemerintah kecamatan dan DPMPD Kabupaten.
Hingga berita ini di terbitkan, camat gane timur tengah Rusly Syam tak dapat di hubungi dan tidak berada di tempat.**(WK/001).
