OpsiNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda memperingati Hari Jadi Kabupaten Halmahera Barat ke-23 tahun, Senin (02/03/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Halmahera Barat, Ibnu Saud Kadim, didampingi Wakil Ketua I Rustam Fabanyo dan Wakil Ketua II Herman Sidete.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Halmahera Barat James Uang, Wakil Bupati Djufri Muhamad, Kajari Halbar Djino Dian Talakua, Kapolres Halbar AKBP Teguh Patriot, perwakilan Dandim 1501/Ternate Kapten Inf Yus Budiharto, Sultan Jailolo Ahmad Syah, perwakilan Danyonif 732/Banau Kapten Inf Wiro Utomo, Sekretaris DPRD Halbar Syarif M. Ali, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemkab Halbar.
Ketua DPRD Halbar, Ibnu Saud Kadim, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Jadi ke-23 Kabupaten Halmahera Barat bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi atas perjalanan sejarah berdirinya daerah sebagai daerah otonom.
“Dua puluh tiga tahun silam, melalui kebijakan nasional tentang pemekaran wilayah, Kabupaten Halmahera Barat resmi berdiri dan memulai perjalanan panjang membangun kemandirian daerah, mempercepat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menuturkan, dalam rentang waktu tersebut berbagai capaian pembangunan telah dirasakan bersama, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah yang menunjukkan perkembangan positif.
“Namun demikian, kita juga menyadari bahwa tantangan pembangunan masih ada, baik dalam pemerataan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, maupun optimalisasi tata kelola pemerintahan,” katanya.
Menurutnya, momentum hari jadi hendaknya menjadi sarana introspeksi bersama terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan pemerintah daerah.
“Sejauh mana kebijakan yang kita tetapkan telah menjawab kebutuhan masyarakat? Sejauh mana program yang dijalankan telah menyentuh lapisan masyarakat paling bawah? Pertanyaan-pertanyaan ini harus menjadi bahan evaluasi kita bersama,” tegasnya.
Politikus Partai Demokrat ini menambahkan, sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara seimbang dan bertanggung jawab.
“Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat, James Uang, dalam pidatonya menyampaikan bahwa Kabupaten Halmahera Barat lahir melalui proses perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.
“Sejarah mencatat, semangat pemekaran ini dimulai dari deklarasi Forum Komunikasi Perjuangan Kabupaten Halmahera Barat di Balai Desa Guemaadu pada 4 April 1998, yang menjadi tonggak awal perjuangan menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat dan berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perjuangan tersebut mendapat dukungan melalui keputusan DPRD Maluku Utara pada rapat paripurna 28 Mei 2001 tentang penetapan Jailolo sebagai ibu kota, yang kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah otonom di Provinsi Maluku Utara.
“Pada hari lahir Kabupaten Halmahera Barat ini, kita mengenang perjuangan para pendahulu, mulai dari almarhum Gahral Syah, Namto Hui Roba, Danny Missi, hingga para pejabat bupati yang telah meletakkan dasar pembangunan daerah ini,” ujarnya.
Menurut James, pada periode pertama pemerintahannya, meskipun dihadapkan pada keterbatasan waktu dan tantangan pandemi Covid-19, pemerintah daerah tetap mampu mendorong pembangunan di berbagai sektor.
“Sebagai Bupati, saya memandang hari lahir ini bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi. Apakah kita telah menjaga amanah perjuangan itu? Apakah kebijakan yang kita ambil benar-benar berpihak kepada rakyat dan menyentuh hingga desa-desa terpencil?” tandasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga integritas dan persatuan demi kemajuan daerah. “Mari kita jaga marwah perjuangan ini dengan integritas dan rawat persatuan sebagai kekuatan utama. Jangan biarkan perbedaan memecah harmoni yang telah dirintis dengan pengorbanan,” pungkasnya.**
