OpsiNews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara akhirnya menggelar Rapat Paripurna ke-4 masa persidangan I tahun 2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BLUD RSUD Jailolo.
Pengesahan Pansus BLUD RSUD Jailolo terbilang sangat urgent. Mengingat, akhir-akhir ini masyarakat sangat sulit mendapatkan obat di apotik rumah sakit serta pengelolaan anggaran di RS entah subsidi dari pemerintah daerah maupun BLUD terlihat sangat tidak transparan.
Ketua Pansus BLUD RSUD Jailolo, Arianto Bubangu. S.Kep saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa sesudah terbentuk pansus maka kita akan menggelar rapat internal.
“Senin nanti kita akan menyepakati kerja-kerja pansus terkait dengan BLUD Rumah Sakit Jailolo,” ungkap Arianto. Kamis (16/4/2026).
Arianto bilang, untuk hal yang dibahas nanti berkaitan dengan pelayanan publik yang saat ini sudah menjadi pembicaraan buruk dikalangan masyarakat.
“Selain pelayanan publik, kita juga akan melihat pada aspek internal Rumah sakit atau birokrasi. Apakah sesuai dengan SOP atau ada hal lain yang dilanggar oleh pihak RS, sehingga kita (Pansus,red) bisa lebih jelih untuk melihatnya,” tegasnya.
Sementara untuk birokrasi sendiri, sambung Arianto kita akan melihat dari sisi kesejahteraan pegawai. Bila ada kesenjangan antara Dokter, Perawat, Bidan, bahkan staf lainnya maka ini sangat berdampak pada aspek kualitas pelayanan masyarakat.
“Iya, bila kesenjangan itu terjadi di kalangan petugas yang berada di ruang lingkup Rumah Sakit dan berdampak pada aspek kualitas pelayanan, maka ini diakibatkan karena perbedaan insentif, sehingga perlu kita mengkaji kembali,” imbuhnya.
Ia juga mengaku, bahwa saat ini telah terjadi kelangkaan obat dan sudah menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, sehingga kita harus lebih intens melakukan pemeriksaan secara detail atau mendalam.
“Misalnya kelangkaan obat, ini diakibatkan plafon harga obat yang ditentukan BPJS tidak sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter. Atau, dokter yang memberikan resep diluar plafon yang ditentukan oleh BPJS, ataukah memang ada unsur lain sehingga perlu juga kita mengkaji,” tegasnya.
Sementara, surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 100. 2. 4. 4/02/2026 tentang susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo diantara lain:
Penasehat :
Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Barat
Ketua : Arianto Bubangu, S.Kep
Wakil ketua : Dasril Hi. Usman, M.AP
Anggota :
1. Yoram Uang, S.IP., M.SI
2. Kristovel Sakalaty, SH,.MH
3. Rinto Djalali, ST
4. Joko Ahadi, S.Sos
5. Erland Mouw, S.IP., M.AP
6. Abdul Khalik
7. Fillarensia G. Balatjai
8. Mujain Bessy, S.IP., M.SI
