OpsiNews – Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat berhasil dan Komitmen Menuntaskan Tindak Lanjut Temuan BPK Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang mencatatkan capaian membanggakan dalam Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (PTLHP) BPK Semester I Tahun 2026.
Penghargaan sebagai Juara 1 Kategori Jumlah Bahan Tindak Lanjut yang Sesuai dengan Rekomendasi menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran Inspektorat, Opd dan Pemerintah Daerah.
Kepala Inspektorat Daerah, Fenny Kiat kepada media ini Jumat, (10/07/2026) menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk peran strategis Bupati dan wakil bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) kepada Inspektorat sebagai ujung tombak pengawasan dan pendampingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelesaikan rekomendasi BPK.
“Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, inspektorat bertugas menjalankan perintah serta membantu Bupati dan wakil bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan,” ungkap Fenny.
Bukan hanya itu, sambung Fenny bahwa fungsi ini dioptimalkan untuk memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara substantif, baik yang bersifat administrasi maupun pengembalian keuangan daerah.
“Jadi, pencapaian ini menjadi langkah maju yang signifikan bagi Pemda Halbar, yang sebelumnya telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut-turut sejak 2017. Opini WTP ini merupakan pengakuan atas komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang didasarkan pada empat kriteria : kesesuaian standar akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, serta kecukupan pengungkapan informasi keuangan,” tegasnya.
Mantan Kadisparpora Halbar ini juga menyampaikan bahwa, capaian ini adalah hasil sinergi dan komitmen kolektif seluruh perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
“Kami memandang rekomendasi BPK sebagai instrumen perbaikan, bukan beban. Inspektorat khususnya Koordinator dan staf Evaluasi Pelaporan akan terus mendampingi OPD agar penyelesaian tindak lanjut memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan ini memperkuat posisi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai daerah dengan tata kelola pemerintahan yang terus membaik, sejalan dengan target untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada periode-periode berikutnya.**
