OpsiNews – Pelayanan RSUD Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terus memicu perdebatan Masyarakat. Berbagai keluhan di masyarakat pun terjadi, mulai dari pelayanan kesehatan, ketersediaan obat, hingga pengelolaan rumah sakit yang amburadul dan tidak transparan.
Hal tersebut, membuat Ketua Fraksi Partai Gerinda DPRD Halmahera Barat, F. Glen Balatjai angkat bicara. Ia menilai masalah RSUD Jailolo saat ini sudah masuk dalam kategori persoalan serius yang perlu ditangani secara kelembagaan oleh DPRD.
Menurut Glen, inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati bersama pimpinan DPRD memang merupakan langkah responsif terhadap keluhan masyarakat. Namun ia menilai langkah tersebut belum cukup untuk menjawab secara menyeluruh berbagai persoalan yang berkembang di rumah sakit.
“Langkah sidak tentu patut diapresiasi, tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan RSUD Jailolo hari ini jauh lebih kompleks dari sekadar memastikan ada atau tidaknya obat di apotek rumah sakit,” ujar F. Glen Balatjai kepada media ini. Selasa, (14/4/2026).
Glen bilang, polemik yang berkembang di ruang publik menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara narasi yang disampaikan kepada publik dengan keluhan yang disampaikan masyarakat. Di satu sisi disebutkan pelayanan berjalan baik, tetapi di sisi lain masyarakat masih mengeluhkan ketersediaan obat dan kualitas pelayanan yang belum maksimal.
“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka. Jika pelayanan sudah baik seperti yang disampaikan, maka keluhan masyarakat harus dijawab dengan data dan penjelasan yang transparan. Sebaliknya jika memang ada persoalan, maka harus diakui dan diperbaiki,” katanya.
Ia juga menjelaskan , bahwa alasan keterbatasan anggaran yang disebut menjadi salah satu penyebab belum stabilnya ketersediaan obat. Menurutnya, hal ini perlu dikaji lebih dalam mengingat RSUD Jailolo berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki sumber pendapatan sendiri dari layanan kesehatan, termasuk klaim BPJS dan layanan pasien umum.
“Ketika rumah sakit memiliki sistem BLUD dengan pendapatan yang cukup besar setiap tahunnya, maka publik tentu berhak mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, termasuk prioritas belanja untuk kebutuhan obat dan pelayanan medis,” tegasnya.
Bukan hanya itu, terkait polemik RSUD Jailolo tidak boleh hanya berhenti pada perdebatan di media atau saling membangun narasi pembelaan. Menurutnya, DPRD sebagai lembaga pengawasan harus hadir untuk memastikan tata kelola pelayanan kesehatan benar-benar berjalan secara akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
Karena itu, Fraksi Gerindra secara tegas mendorong agar DPRD Halmahera Barat segera menggelar rapat paripurna untuk membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo.
“Pansus diperlukan agar DPRD dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Jailolo. Baik dari sisi manajemen pelayanan, tata kelola rumah sakit, pengelolaan keuangan BLUD, hingga sistem pengadaan obat yang selama ini menjadi sorotan publik,” ujarnya.
Sebab, sambung Glen pembentukan pansus menjadi langkah penting agar seluruh persoalan dapat dibuka secara terang dan tidak lagi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Melalui pansus, DPRD dapat menghadirkan seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Karena itu setiap persoalan yang terjadi di RSUD Jailolo harus diselesaikan secara serius dan transparan. DPRD tidak boleh tinggal diam ketika muncul persoalan yang menyangkut pelayanan publik,” tegasnya.
Ia berharap seluruh fraksi di DPRD Halmahera Barat dapat mendukung langkah tersebut agar polemik RSUD Jailolo tidak terus berkembang tanpa arah, tetapi dapat dituntaskan melalui mekanisme pengawasan yang jelas dan bertanggung jawab.
“Sudah saatnya DPRD mengambil langkah tegas. Paripurna harus digelar untuk membentuk pansus agar semua persoalan RSUD Jailolo dapat dibuka secara objektif dan dicarikan solusi terbaik bagi masyarakat Halmahera Barat,” tutupnya.**
