OpsiNews – Anggota DPRD Halmahera Barat, Dasril Hi. Usman, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus), mengkritik arah kerja Pansus dalam mengevaluasi pengelolaan RSUD Jailolo.
Ia mengungkap, adanya indikasi kepentingan dari sejumlah anggota yang berpotensi melemahkan kinerja tim dalam mengungkap persoalan yang sebenarnya.
“Terlihat ada kepentingan tertentu yang membuat Pansus tidak bekerja maksimal dalam mengungkap persoalan yang substansial,” ujar Dasril, kepada media ini Sabtu (16/5/2025) via WhatsApp.
Menurutnya, hingga saat ini Pansus belum menyentuh inti persoalan, yakni dugaan penyimpangan anggaran dan lemahnya tata kelola keuangan rumah sakit.
Dasril menilai pembahasan Pansus justru lebih banyak berfokus pada keluhan manajemen terkait kekurangan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM), ketimbang melakukan penelusuran mendalam terhadap penggunaan anggaran.
“Pansus seharusnya fokus pada penelusuran pengelolaan anggaran, bukan sekadar mendengar keluhan manajemen soal fasilitas dan SDM,” tegasnya.
Ia juga menyoroti belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dinilai perlu dijelaskan secara rinci oleh direktur. Menurutnya, terdapat sejumlah anggaran yang tidak rasional dari tahun ke tahun berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), termasuk kegiatan yang bersifat seremonial serta indikasi tumpang tindih pembayaran (overlapping) yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Belanja-belanja tersebut harus ditelusuri hingga tahap pembuktian, termasuk melalui pengecekan fisik di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Dasril mengkritik hasil inspeksi mendadak (sidak) terkait ketersediaan obat di RSUD Jailolo. Ia menilai Pansus tidak mengantongi data, baik terkait jumlah, jenis, maupun riwayat kebutuhan obat dari tahun sebelumnya. Karena itu, klaim bahwa stok obat dalam kondisi aman dinilai tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
“Jika stok obat benar-benar tersedia, pasien tidak seharusnya diarahkan membeli obat di luar rumah sakit,” tegasnya.
Dasril pun meminta Pansus kembali pada fokus awal pembentukannya, yakni penelusuran dugaan penyimpangan anggaran yang berdampak pada sulitnya masyarakat Halmahera Barat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak.
Ia berharap kerja Pansus tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab keresahan masyarakat serta mendorong perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan kesehatan.**
