OpsiNews – DPRD Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) RSUD Jailolo melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 16 April 2026. Pembentukan pansus tersebut menjadi langkah tegas DPRD untuk menelusuri secara menyeluruh berbagai persoalan yang selama ini mencuat terkait pelayanan, manajemen, hingga pengelolaan rumah sakit daerah.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Halmahera Barat, F. Glen Balatjai menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD yang telah menunjukkan komitmen bersama hingga pansus RSUD Jailolo terbentuk melalui forum resmi lembaga legislatif.
“Saya mengapresiasi seluruh fraksi di DPRD Halmahera Barat yang telah menunjukkan sikap bersama dalam rapat paripurna sehingga pansus RSUD Jailolo bisa terbentuk. Ini adalah langkah penting agar berbagai persoalan yang selama ini berkembang dapat ditelusuri secara serius,” ujar Glen kepada media. Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, pembentukan pansus bukan sekadar keputusan politik biasa, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kelembagaan DPRD dalam menjaga kualitas pelayanan publik di Halmahera Barat, khususnya di sektor kesehatan.
“Bagi kami, pansus ini adalah soal integritas DPRD Halmahera Barat. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan pelayanan rumah sakit, maka DPRD tidak boleh diam. Kita harus memastikan bahwa rumah sakit daerah dikelola secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Sebagai bagian dari tim pansus yang telah dipercayakan oleh DPRD, Glen menegaskan bahwa pansus tidak akan bekerja secara formalitas. Ia memastikan bahwa seluruh persoalan yang selama ini berkembang di RSUD Jailolo akan ditelusuri secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
“Kami yang telah dipercayakan dalam tim pansus akan bekerja secara serius dan objektif. Semua persoalan di RSUD Jailolo akan kami telusuri secara mendalam, mulai dari manajemen pelayanan, pengelolaan anggaran, hingga sistem operasional rumah sakit,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pansus juga akan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit untuk dimintai penjelasan secara terbuka. Menurutnya, transparansi menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya dari RSUD Jailolo.
“Pansus akan memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara terbuka. Tidak boleh ada lagi informasi yang ditutup-tutupi, karena ini menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Glen menilai polemik yang berkembang selama ini telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pansus harus bekerja secara serius agar seluruh fakta yang berkaitan dengan kondisi RSUD Jailolo dapat diungkap secara jelas.
“Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada perdebatan di ruang publik. Pansus akan bekerja sampai jelas di mana letak persoalannya dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia berharap kerja pansus nantinya dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat untuk memperbaiki tata kelola RSUD Jailolo sekaligus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat Halmahera Barat benar-benar berjalan dengan baik.
“Yang pasti, pansus ini akan bekerja sampai persoalan RSUD Jailolo benar-benar terang. Tidak boleh ada lagi yang merasa aman jika dalam pengelolaan rumah sakit terdapat masalah yang merugikan pelayanan masyarakat,” tegas Glen.**
