MALUT. Opsi – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut menindaklanjuti temuan Rp 26,9 miliar di wilayah Pemprov Malut, yang dua pekan lalu datanya sudah diserahkan Kepala Inspektorat, bapak Ahmad Purbaya.
“Kejati harus berperan sesuai MoU mereka dengan Pemprov. Itu dimaksudkan agar uang daerah dari temuan terhitung 2005 hingga 2018 itu bisa diselamatkan,”ujar Ikwan Muhammad Juru Bicara KNPI Malut.
Menurutnya, tentu saja pengembalian tersebut ada batas waktunya. Jika nanti masih ada SKPD yang enggan menggubris aturan yang diberlakukan, maka kejaksaan harus menempuh jalur pidana. “Karena memang tidak ada jalan lain, selain pidana. Kalau tidak diproses hukum, maka tidak akan ada efek jera,” tegasnya.
Ikhwan menambahkan, penegak hukum harus lebih serius menyangkut dugaan penyalahgunaan anggaran. Jika tidak, petinggi-petinggi di Pemprov akan melakukan sesuatu di luar dugaan, sesukannya dan mengabaikan aturan yang berlaku.
“Harusnya temuan ini menjadi pintu masuk Kepala Kejaksaan Tinggi, Erryl Prima Putera Agoes untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi. Kalau hingga pindah Erryl tidak mengusut satu pun kasus dugaan korupsi, berarti ia sama dengan pendahulunya yang hanya sebatas janji, tetapi tidak ada bukti,” katanya menyarankan.
Sekadar diketahui, beberapa SKPD tersebut diantaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 120.768.879,00. Bappeda Rp 184.411. 055,00. Biro Pemerintahan Rp 95.409.050,00. Dinas Perhubungan Rp 816.614.858,45. Dinas Pariwisata Rp 248.158.712,31. Biro Kesejahteraan Rakyat Rp 1.684.800,00. Satpol PP Rp 1.006.954.000,00. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 162.850.380,00. Dinas Perikanan Rp 98.475.000,00. Biro Umum Rp 1.312.206.003,00. Dinas Pekerjaan Umum Rp 15. 508.205.704,10. Penghubung Rp 34.000.000,00. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp 710. 840.635,41. Biro Perekonomian Rp 61.484.500,00. Dinas Lingkungan Hidup Rp 170.554.000,00. ESDM Rp 137.245.720,52. Dinas Koperasi Rp 353.028.264,00. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 3.544.427.282,67. Sekretariat Daerah Rp 2.402.654.650,00. Total temuan Rp 26.969.973.494,46. (red)
