OpsiNews – Dukungan sebagian anggota DPRD Halmahera Barat terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) BLUD RS tampak tidak lebih dari formalitas belaka. Secara normatif mereka menyatakan setuju, namun dalam praktik tidak ada langkah konkret yang menunjukkan keseriusan. Komitmen itu terasa hanya sebatas retorika politik. ramai di pernyataan, sepi dalam tindakan.
Dasril Hi. Usman kepada media ini menjelaskan bahwa, Fenomena ini terlihat dari respons sejumlah anggota DPRD. Ketika dimintai sikap, mereka cenderung menyatakan dukungan, tetapi tidak diikuti langkah lanjutan yang jelas dan pasti.
“Padahal, syarat pembentukan pansus telah terpenuhi, termasuk aspek kuorum sebagai dasar legitimasi,” ungkap Dasril, alumni Kebijakan Publik Jogyakarta ini. Rabu,(08/1/2026).
Ironisnya, sambungnya hasil keputusan Badan Musyawarah (Banmus) yang seharusnya menjadi pijakan formal justru tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius.! Ada apa di balik mandeknya proses tersebut?
“Jika situasi ini terus dibiarkan, publik patut mempertanyakan komitmen pimpinan DPRD dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kesan “cuci tangan” pun semakin menguat, seolah tanggung jawab politik dilempar tanpa arah dan tanpa kejelasan sikap,” bebernya.
Ia juga menegaskan, Pansus bukan sekadar agenda administratif. Ia adalah instrumen penting untuk mengungkap dan menyelesaikan persoalan kelangkaan obat dan pelayanan buruk rumah sakit yang selama ini dikeluhkan masyarakat Halmahera barat.
“Ketika mekanisme ini justru diperlambat atau diabaikan, yang dikorbankan bukan hanya proses kelembagaan, tetapi juga kepercayaan publik,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat perlu turut mengawal dan memastikan para wakilnya di DPRD benar-benar bekerja sesuai kepentingan rakyat, bukan sekadar berhenti pada pernyataan tanpa tindakan.**
