OpsiNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Entry Meeting Pemeriksaan
terkait tata kelola anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Jailolo.
Entry Meeting yang dilakukan tim pemeriksa BPK Perwakilan Malut itu untuk memastikan Penyamaan persepsi terkait maksud, jadwal, dan fokus pemeriksaan kinerja yang akan dilakukan selama pemeriksaan berlangsung.
Langkah ini diawali melalui pelaksanaan Entry Meeting bersama Inspektorat Daerah Halmahera Barat, yang dihadiri oleh asisten tiga Setda Halbar dan Direktur RSUD Jailolo bersama jajarannya, Senin (31/8/2026).
Namun, agenda Entry Meeting ini seakan di rahasiakan, mengingat kedua kepala instansi terkait tidak mau mengomentari banyak persoalan agenda tersebut.
Seperti Kepala Inspektorat Halbar Fenny Kiat saat dikonfirmasi membenarkan adanya pembahasan pemeriksaan Kinerja Pendahuluan pada RSUD Jailolo dalam agenda Entry Meeting tersebut.
“Iya Adik, kemrin Siang (senin red) ada agenda Entry Meeting. Tim BPK yang hadir itu Ketua Tim dan anggota. Yang Mewakili Pak Bupati Pak Asisten 3. Saya juga hadir bersama Direktur RSUD dan Jajaran” ungkap Feny
Meski begitu, Feny Kiat enggan berkomentar lebih, disebabkan belum melaporkan hasil Entry Meeting tersebut kepada Bupati Halbar James Uang. Feny berjanji setelah menyampaikan laporan ke Bupati akan dibuat rilis resmi ke wartawan untuk dipublikasikan.
“Nanti Besok saya kase Rilisnya, tadi maksud saya cuma mau laporkan dulu ke Pak Bupati, cuma belum sempat karena beliau sedang jemput tamu,”. Akuhnya.
Sementara, Direktur RSUD Jailolo Sefnat Radjabaycolle ketika dikonfirmasi media ini melalui pesan Whatsapp namun tidak di respon.
Disisi lain, agenda ini mendapat sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halbar, Ketua Cabang Carateker GMNI Halbar, Cristian Loudrik mengatakan, tujuan Utama dalam agenda entry meeting secara umum adalah memastikan seluruh penggunaan anggaran keuangan daerah berjalan secara akuntabel, transparan, efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mendukung pihak BPKP untuk melakukan Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan pada RSUD Halbar,” tegasnya
GMNI juga mendesak Inspektorat Halbar agar tidak menyembunyikan hasil pembahasan Entry Meeting bersama BPKP Maluku Utara.
“Jika agenda tersebut dalam rangka melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan pada RSUD Jailolo, kami mendesak Inspektorat halbar untuk membuka ke publik, jangan menyembunyikannya ke publik,”tegas Cristian.(red)
