HALBAR.Opsinews – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mendesak Bawaslu Halbar agar secepatnya menangani pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Tahun 2020.
Kordinator aksi Sahrir Jasmin dalam orasinya menyampaikan, bahwa aliansi masyarakat peduli demokrasi menuntut adanya transparansi Bawaslu Halbar dalam proses setiap dugaan pelanggaran Pilkada Halbar 2020, baik yang menjadi temuan Bawaslu maupun yang dilaporkan.
“Kami mendesak pihak Bawaslu Halbar agar mengklarifikasi informasi berupa foto, video dan berita yang dikaitkan dengan politik uang Paslon tertentu dan menindaklanjuti tuduhan terhadap Komisioner Bawaslu Halbar Aknosius Datang ke Pihak Kepolisian,”ungkap, Sahrir, Senin(21/12).
“Kami minta agar Bawaslu memperbaiki sistem pelayanan komunikasi terkait mekanisme pelaporan yang terbuka dan tidak kaku, serta mengedepankan independent, profesional dan nilai-nilai demokrasi dalam menangani setiap laporan masyarakat,”ungkap.
Sahrir menegaskan, Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, masa aksi akan melakukan aksi kembali ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dan DKPP, agar segera mencopot seluruh komisioner Bawaslu Halbar.
Sementara itu, salah satu Orator aksi Ardi dalam orasinya, mempertanyakan kinerja Bawaslu, yakni melakukan pencegahan pelanggaran pemilukada dan pencegahan sengketa proses pemilukada sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Karena dalam Proses penyelenggaraan Pilkada di Halbar dipenuhi dengan segala macam informasi buruk yang beredar di masyarakat.
“Diantaranya, informasi tentang adanya kecurangan pemilu, keberpihakan Bawaslu terhadap Paslon tertentu, intimidasi, kekerasan simbolik, sampai pada ancam- mengancam yang melibatkan antar pendukung pasangan calon,”ujarnya.
“Semua informasi yang dapat mematikan nilai demokrasi di Halbar ini disebabkan institusi Bawaslu sebagai pengawas pemilu, tidak mampu meluruskan informasi yang dapat mengancam solidaritas masyarakat Halbar,”kata Ardi.(red)
