MABA, Opsinews.com – Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, melakukan tes ulang tenaga Honorer Haltim menjadi polemik dikalangan masyarakat ataupun dikalangan tenaga honorer sendiri, yang terkesan sangat politis.
Hal ini membuat Sekretaris Komisi I DPRD Haltim angkat bicara, tentunya pelaksanaan tes ulang tenaga honorer akan menjadi polemik, karena dilakukan oleh pemda Haltim itu sendiri
Sekretaris Komisi I DPRD Haltim Hasanudin Lajim.
“Jadi kalau tes honor daerah yang dilakukan oleh Pemda sendiri tampa ada juknis yang jelas maka akan menjadi polemik dikalangan honorer derah,” ujar Hasanudin, kepada wartawan, Selasa (15/6)
Lebih, lanjut Hasanudin Lajim, Alangkah baiknya kita usulkan ke Pemda agar jangan lagi tes dalam bentuk honor daerah tapi tes dalam bentuk P3K secara keseluruhan, supaya memberikan kepastian pendapatan pada teman teman yang sudah honor selama bertahun-tahun. “Karena sekarang ini peluang tes CPNS tidak ada, maka dari itu Pemda lebih serius mengusulkan tes P3K ke Kemenpan RB,” katanya.
Hasanudin menambahkan, kalau berdasarkan dengan hasil anjab ABK kemudian disampaikan ke kemenpan RB, agar kita mendapatkan kuota yang pasti. Kuota yang pasti itu digunakan dalam rangka untuk dilakukan tes P3K dan tidak ada tes-tes lainya sehingga tidak terkesan politis.
“Kalau kita sudah laksanakan tes P3K maka kita sudah memberikan kepastian terkait dengan tenaga honorer yang ada di Haltim,” jelasnya
Disisi lain juga ada bentuk penghargaan kepada tenaga honorer yang sudah bekerja cukup lama, bahkan ada yang bekerja lebih dari 10 tahun, sehingga ada kepastian pendapatan baik itu tenaga honorer pendidikan, kesehatan maupun honer lainya. pungkasnya
Penulis : Ris
Editor : Nano
