JAILOLO, Opsinews.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, menaruh target penurunan angka stunting pada tahun 2024 sesuai dengan target pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Halmahera Barat Djufri Muhammad dalam sambutannya di kegiatan Rembuk Stunting Zona 1 Kecamatan Jailolo, Sahu dan Sahu Timur, Senin (10/7).
Djufri mengatakan, pemerintah pusat telah menargetkan penurunan stunting 14 persen di tahun 2024, dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian 14 persen.
Sebab itu, penanganan stunting di Kabupaten Halmahera Barat pada 2024 nantinya masih perlu mendapatkan perhatian yang serius, baik asupan nutrisi ibu hamil dan anak menyusui.
“Hal ini (stunting) terjadi akibat kurangnya pelayanan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Posyandu atau pelayanan lainnya guna memantau pengembangan ibu hamil dan anak 1.000 hari pertama kehidupan,” kata Djufri.
Djufri bilang, sebagaimana diketahui 1.000 hari pertama kehidupan anak sangat sensitif. Makanya, sangat penting dibutuhkan perhatian khusus untuk pemenuhan gizi anak.
Rembuk stunting yang dilaksanakan hari ini, kata dia, merupakan langka penting untuk rencana kegiatan penurunan stunting.
Harapannya, organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa dapat menyepakati komitmen intervensi dan integrasi penurunan stunting.
Dalam kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Julius Marau mengatakan, melalui rembuk stunting tingkat kecamatan ini pihaknya mendapat banyak masukan dari stakeholder terkait yang selama ini turut serta menangani masalah stunting.
“Di antaranya pihak kecamatan, puskesmas, koramil dan polsek, kemudian dari masukan itu mana yang harus dikerja-samakan, misalnya di TNI punya program nanti dilihat mana yang diprogramkan,” jelas dia.
Melalui kegiatan ini, pihaknya pun dapat mengetahui persoalan-persoalan stunting. Sehingga, ada langkah yang dapat dilaksanakan jika adanya sinergitas sejumlah pihak terkait.
“Maka hari ini kita rembuk untuk berkerjasama bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk kedepan bisa menurunkan angka stunting 14 persen,” kata dia.
Untuk penanganan stunting, tambah dia, sudah dibentuk pula Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa.
“Nah, kami harapkan baik di desa maupun kecamatan bisa lebih proaktif berkreasi dan melahirkan program-program kegiatan lebih aktif untuk penanganan stunting,” pungkasnya.
