OpsiNews – Penjelasan Direktur RSUD Jailolo dr. Novi M.Drakel ini bukan hanya lemah, tapi terkesan menutupi persoalan yang sebenarnya.
Di satu sisi berlindung pada angka pagu Rp19 miliar, namun di sisi lain mengakui adanya pelampauan realisasi pendapatan. ungkap Dasril kepada media ini Minggu (12/1/2026).
Ia bilang, ini kontradiktif dan tidak transparan Dalam sistem BLUD, ketika pendapatan meningkat akibat lonjakan pasien, itu berarti ada tambahan uang yang bisa langsung digunakan untuk memperkuat pelayanan.
“Seperti langsung membeli obat. Jadi tidak ada alasan logis, pelayanan tetap buruk dan obat tetap langka. Padahal uang nya ada,” tegasnya.
Soal anggaran Rp. 4 miliar yang disebut untuk obat, Sambung Dasril faktanya sudah “dicampur” dengan belanja oksigen dan BMHP. Artinya, porsi riil untuk obat jauh lebih kecil dari yang digembar-gemborkan.
“Ini menjelaskan kenapa pasien masih dipaksa membeli obat di luar. Lebih parah lagi, pasien BPJS mengadu karena tidak mendapatkan penggantian uang atas pembelian obat diluar rumah sakit,” katanya.
Dasril menjelaskan, alasan klasik klaim BPJS yang bertahap tidak bisa terus dijadikan tameng. Itu persoalan berulang yang seharusnya sudah diantisipasi pihak manajemen BLUD. Kalau setiap tahun alasan yang sama dipakai, maka pengelola nya bermasalah.
Prinsipnya jelas, penjelasan direktur tidak menjawab substansi, justru memperlihatkan adanya ketidakterbukaan. Publik tidak butuh narasi normatif, tapi butuh angka riil dan pertanggungjawaban. Jika benar ada selisih pendapatan dan realisasi, jika benar anggaran obat jauh lebih kecil, dan jika benar pasien terus dirugikan, maka ini bukan lagi soal klarifikasi. ini soal tindak kejahatan kemanusiaan yang publik harus minta pertanggungjawaban.!! Ungkap Dasril dengan nada tegas.
“Jadi, kami DPRD akan menyuarakan dan mendesak pimpinan DPRD untuk patuh pada keputusan lembaga dan segera menyelenggarakan paripurna pansus agar persoalan rumah sakit dapat diselesaikan sampai pada akar akar nya,” harapnya.**
