OpsiNews – Panitia Khusus (Pansus) BLUD RSUD Jailolo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
Dalam RDP tersebut, Pansus juga telah mengundang Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Jailolo, namun Dewas tidak hadir dalam RDP itu.
“Hasil konfirmasi dengan pak Sekda Julius Marau kemarin, beliau (Julius Marau) bukan selaku Dewas. Karena berdasarkan di SK (Surat Keputusan) Bupati nomor 7 tahun 2022 itu tertera Ketua Dewan Pengawas masih Sekda yang lama (Mantan Sekda Halbar) pak Syahril,” ungkap Ketua Pansus BLUD RSUD Jailolo, Arianto Bobangu kepada media ini Kamis, (02/7/2026).
Menurut Arianto, ini menggambarkan bahwa RSUD Jailolo selama ini kurang lebih 4 tahun bekerja tidak ada kendali, seolah-olah berjalan tanpa rem.
Padahal sambung dia, peran dan fungsi Dewas ini adalah pembina dan pengawasan yang intens melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala.
“Masalahnya, di Halbar ini, Dewasnya tidak ada sama sekali. Ini terjadi kevakuman. Wajar saja ketika kami panggil Dewas, mereka tidak pernah hadir, mereka tidak pernah datang. Nanti dikonfirmasi lagi, apakah mereka (Dewas) mendapatkan honor dan insentif atau tidak. Apakah mereka melaksanakan tugas sesuai tupoksinya atau tidak. Nah ini menjadi benang kusut. Kemarin kami panggil pihak Inspektorat, dan Inspektorat sendiri tidak pernah melakukan audit sama sekali, ini miris sekali,” kesalnya.
Arianto mengatakan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo ini tidak kekurangan anggaran. Papan transparansi di lobi depan dengan bangga memamerkan angka miliaran rupiah, namun di balik dinding-dindingnya yang mulai retak, rumah sakit ini sedang sekarat secara sistemik, bukan karena ketiadaan uang, melainkan karena hilangnya fungsi kendali.
Ketiadaan Dewan Pengawas yang seharusnya menjadi mata dan telinga pengelolah rumah sakit untuk mengontrol kinerja direksi, mengakibatkan RSUD berjalan tanpa kompas bahkan tanpa rem.
Di sisi lain, Arianto mengapresiasi Bupati Halbar, James Uang yang telah mencopot Novimaryana Draker dari jabatannya sebagai Direktur RSUD Jailolo.
“Pansus dan DPRD sebagai representasi masyarakat Halbar menaruh harapan kepada Direktur RSUD yang baru agar dapat melakukan pembenahan, mulai di internal birokrasi dan juga terobosan-terobosan yang kami tunggu. Bukan hanya retorika tetapi langkah cepat. Karena Halbar butuh perubahan. Ini merupakan PR berat bagi Direktur yang baru,” tandasnya.
Terakhir, Arianto juga menegaskan bahwa jangan sampai terjadi pembiaran secara sistemik atau terstruktur.**
